Penjelasan Mahfud MD Soal Tugas BPIP hingga Alasan Tak Ikut Tangani Rusuh di Papua

Penjelasan Mahfud MD Soal Tugas BPIP hingga Alasan Tak Ikut Tangani Rusuh di Papua

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD buka bukaan soal tanggung jawabnya di Badan Pembinaaan Ideologi Pancasila (BPIP). Mahfud MD menjadi sa

Mahfud MD Angkat Bicara soal Jatah Menteri Presiden Terpilih 2019-2024: Silahkan Siapa Saja
Mahfud MD Ungkap Pertemuan Terakhir dengan Mbah Moen: Saat Itu Lengan Saya Dipegang Kuat oleh Beliau
Mahfud MD: Pilih Presiden Secara Rasional Jangan Emosional

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD buka bukaan soal tanggung jawabnya di Badan Pembinaaan Ideologi Pancasila (BPIP). Mahfud MD menjadi satu di antara Anggota Dewan Pengarah di BPIP. Dalam pemaparanya soal BPIP ini, Mahfud MD menyinggung soal kerusuhan di Papua beberapa waktu lalu.

Penjelasannya soal BPIP disampaikan dalam acara E Talk Show tvOne. Awalnya, Mahfud MD bicara soal gaji yang diterimanya dari BPIP. Seperti diketahui bahwa sebelumnya gaji yang diterima BBPIP sempat menjadi sorotan.

Anggota BPIP dikabarkan mendapat gaji hingga mencapai ratusan juta. Mahfud MD menjelaskan bahwa sejak pertama diangkat menjadi bagian dari BPIP, dirinya tak menerima gaji sejak tahun 2017. Setelahnya, Peraturan Presiden pun mencuat hingga pada akhirnya jajaran BPIP mendapatkan gaji.

"Tiba tiba keluar perpes, tentang UKP itu diubah BPIP dan di situ ada gajinya, seratus juta untuk saya dan lain," jelasnya. "kita kan ga pernah minta gaji kalau saya tanya, 'betul dapat RP100 juta segini banyak?' Lalu diuraikan 15 persen pajak, saya tiap bulan sampai sekarang dari BPIP menerima Rp 68 juta belum pernah saya ambil, itu lewat notifikasi aja," terang Mahfud MD. "Tapi karena saya duduk di situ saya lapor ke negara saya sudah dapat gaji sebagai guru besar, tolong potong, Rp29 juta gajinya di gurus besar dan tunjangan kehormatan itu tiap bulan dikembalikan, sehingga tidak ada Rp40 juta sebenarnya, orang ribut Rp100 juta," tambahnya.

Lantas Mahfud MD ditanya soal apa yang dilakukannya selama menjadi bagian dari BPIP. Mahfud MD pun menyinggung kerusuhan yang terjadi di Papua. "Ini penting, apa sih yang dikerjakan BPIP? 'Ini ada kerusuhan di Papua BPIP kenapa kok tidak turun?"' ucap Mahfud MD.

"Ini pertanyaanya orang amat sangat bodoh. BPIP kan bukan aparat penegak hukum," sambungnya. Dijelaskannya bahwa BPIP adalah badan yang membantu presiden merumuskan kebijakan pemerintah. "BPIP itu menurut Perpres adalah badan yang merumuskan, membantu presiden merumuskan kebijakan pemeritah untuk sosialisasi ideologi pancasila," paparnya.

Selama menjadi bagian dair BPIP, Mahfud MD pun mengaku kerap diundang sebagai pembicara. "Saya sering ngomng kemana mana diundang kadang saya ga pake baju BPIP, saya sering ke luar negeri ga pernah dibayar BPIP, tanya aja ga pernah, masa BPIP disuruh menangani kasus," terangnya. "BPIP untuk merumuskan kebijkan, 'nih presiden pendidkan harus dibeginikan perdagangan harus dibeginikan, itu kerjaan kami, merumuskan kebijkan," lanjutnya.

Diwartakan sebelumnya, Ferry Juliantono Politisi Partai Gerindra turut berkomentar terkait tingginya gaji BPIP yang tercantum dalam Peraturan Presiden yang diteken oleh Presiden Joko Widodo pada 23 Mei 2018. Diketahui, Jokowi telah menandatangani Perpres nomor 42 tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Alasannya adalah agar lembaga ini menjadi permanen dan akan tetap ada meskipun Presiden sudah berganti.

Hak Keuangan untuk para pimpinan, pejabat dan pegawai BPIP sendiri baru diatur payung hukumnya. Dengan dikeluarkannya Perpres tersebut, maka pimpinan, pejabat, dan pegawai BPIP akan mendapatkan hak keuangan beserta fasilitasnya. Berdasarkan informasi yang dilansir dari laman setneg.go.id, Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah akan menerima gaji sebesar Rp 112.548.000 per bulan.

Sementara itu, jajaran Anggota Dewan Pengarah masing masing mendapatkan Rp 100.811.000 per bulan. Mereka di antaranya Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Ma'ruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya. Melansir Kompas.com, berikut rincian hak keuangan yang diterima Megawati cs per bulannya terdapat dalam lampiran I dan II Perpres.

Berikut perbandingannya: Lampiran I: BPIP Ketua Dewan Pengarah: Rp 112.548.000

Anggota Dewan Pengarah: Rp 100.811.000 Kepala: Rp 76.500.000 Wakil Kepala: Rp 63.750.000

Deputi: Rp 51.000.000 Staf Khusus: Rp 36.500.000 Lampiran II: UKP PIP

Pengarah: Rp 76.500.000 Kepala: Rp 66.300.000 Deputi: Rp 51.000.000

Tenaga Ahli Utama: Rp 36.500.000 Tenaga Ahli Madya: Rp 32.500.000 Tenaga Ahli Muda: Rp 19.500.000

Jika ditotal, Megawati cs menjabat di UKP PIP terhitung sejak Juni 2017 hingga Februari 2018 atau selama sembilan bulan. Mereka kemudian menjabat di BPIP per Maret 2018 atau dalam tiga bulan terakhir. Berikut perhitungan total rapel yang diterima pejabat BPIP jika hak keuangan yang terlampir di perpres dirapel selama setahun terakhir: BPIP: Ketua Dewan Pengarah: Rp 112.548.000 x 3 = Rp 337.644.000

Anggota Dewan Pengarah: Rp 100.811.000 x 3 = Rp 302.433.000 Kepala: Rp 76.500.000 x 3 = Rp 229.500.000 Wakil Kepala: Rp 63.750.000 x 3 = 191.250.000

Deputi: Rp 51.000.000 x 3 = Rp 153.000.000 Staf Khusus: Rp 36.500.000 x 3 = Rp 109.500.000 UKP PIP Pengarah: Rp 76.500.000 x 9 = Rp 688.500.000

Kepala: Rp 66.300.000 x 9 = Rp 596.700.000 Deputi: Rp 51.000.000 x 9 = Rp 459.000.000 Tenaga Ahli Utama: Rp 36.500.000 x 9 = Rp 328.500.000

Tenaga Ahli Madya: Rp 32.500.000 x 9 = Rp 292.500.000 Tenaga Ahli Muda: Rp 19.500.000 x 9 = Rp 175.500.000 Adanya kehebohan gaji BPIP membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, gaji pimpinan Badan Ideologi Pembinaan Pancasila ( BPIP) sudah dikaji sesuai mekanisme yang berlaku.

Pengkajian dilakukan oleh Kementerian Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian Keuangan. "Itu kan ada mekanismenya. Mengenai analisa jabatan itu ada di Kemenpan. Kemudian, mengenai jumlah dan nilai gaji itu yang kalkulasi di Kemenkeu," kata Jokowi di Jakarta, Selasa (29/5/2018). Kini Ferry Juliantono Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra menyatakan gaji BPIP tersebut tak mencerminkan keadilan.

"Besarannya itu dianggap tak mencerminkan keadilan. Postur struktur BPIP sendiri itu jadi rancu. Tinggian Pak Yudi Latief atau Bu Mega dan kawan kawan," paparnya. "Ketika sekarang dihadapkan masyarakat susah, daya beli menurun. Presiden tidak merasa memiliki rasa krisis keadilan, tokoh tokoh besar seperti Bu Mega dan Mahfud MD dinominalkan," lanjutnya. "Kan gak mungkin Bu Mega minta. Tapi pasti Pak Presiden yang memberi keputusan berdasarkan Menteri Aparatur Negara menyisakan soal," imbuhnya.

Menurutnya, sosok Megawati perlu mempersoalkan masalah ini. Ia menjelaskan besaran gaji BPIP di tengah masyarakat yang sedang susah, hal tersebut sama sekali tak mencerminkan keadilan. "Posisi rakyat yang lagi susah, ini tak mencerminkan keadilan," tegasnya.

Bahkan, dirinya menjelaskan masyarakat kini telah menunggu kiprah dari institusi BPIP. Sementara itu, Aria Bima selaku politikus PDIP menyatakan, BPIP merupakan lembaga penting sebagai pembinaan ideologi pancasila. "Beliau yang ada di BPIP merupakan tugas mulia," katanya.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0